Welcome to Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang   Click to listen highlighted text! Welcome to Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Powered By GSpeech

TVMC Kab. Tangerang  

   

Pelayanan Informasi Publik  

   

 

 

Oleh: Ita Nurhayati

(Anggota KPU Kabupaten Tangerang, Divisi Data dan Informasi)

 

Seperti kita ketahui bahwa saat ini penduduk bumi sedang berduka karena Corona Virus Deseas 2019 atau covid-19 yang sudah menyebar ke segala pelosok negeri, bahkan jumlah pasien corona di dunia mencapai 789.218 kasus di 200 negara yang sudah terpapar  dan ini bukan karena kita sedang bermimpi buruk, bukan juga sebuah tayangan film yang sedang kita tonton tapi ini adalah kenyataan yang sedang dihadapi. Sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo, yaitu tanggal 2 Maret 2020 lalu, warga Indonesia yang positif terpapar Covid-19 sejumlah dua orang dan  hingga kini (31 Maret 2020) jumlahnya terus meningkat secara signifikan, berdasarkan data dari kawalcovid19.id jumlah kasus di Indonesia saat ini sebanyak 1.414 terkonfirmasi, 1.217 dalam perawatan, 75 sembuh, 122 orang meninggal.

Literasi masyarakat terhadap Covid-19 masih kurang, meskipun Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan interaksi sosial atau yang tenar disebut dengan social distancing yang disosialisasikan secara massif oleh para pimpinan pusat maupun daerah beserta jajaran dan masyarakat yang peduli terhadap pandemi ini, bahkan MUI mengeluarkan fatwanya agar masyarakat melaksanakan ibadah di rumah karena untuk menghindari kerumunan, tapi tetap saja masih ada kelompok masyarakat yang mengadakan keramaian atau sekumpulan massa, bahkan peringatan hari besar.

Memang tidak mudah merubah kebiasaan secara tiba-tiba, apalagi  masyarakat Indonesia  terbiasa dengan bersosialisasi, terbiasa berkumpul tanpa jarak, seperti guru dengan murid-muridnya, ulama atau kyai dengan para jamaahnya, ibu-ibu arisan dengan kumpulannya, belum lagi komunitas lainnya, buruh pabrik. Tempat-tempat berkumpul seperti mall, pasar, terminal, stasiun, bandara dan tempat-tempat berkumpul masyarakat lainnya juga rentan terhadap penularan virus Corona, akibat kebiasaan tersebut, trend positif corona di Indonesia dari hari ke hari terus meningkat.

Seiring dengan itu KPU mengambil langkah-langkah bijak, yaitu dengan  menunda beberapa tahapan pilkada. Kebijakan tersebut diambil karena lebih mengutamakan kemanusiaan terkait dengan kesehatan dan keselamatan manusia, serta disepakati juga oleh berbagai pihak, bahkan sebelumnya ini adalah merupakan salah satu opsi yang dilontarkan oleh para pegiat yang peduli terhadap demokrasi di Indonesia. Kebijakan penundaan tersebut bertujuan untuk mencegah dan menimimalisasi penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 di lingkungan KPU khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. KPU meyakini bahwa pemilihan serentak 2020 ini memang penting bagi bangsa Indonesia, namun lebih penting menjaga kesehatan dan keselamatan warga negara Indonesia.

 Sesuai surat edaran KPU nomor 8 tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020, bahwa tahapan pilkada yang ditunda adalah: 1). Pelantikan dan masa kerja PPS, 2). Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, 3).  Pembentukan PPDP dan pelaksanaan coklit, 4). Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Lebih lanjut terhadap penundaan pilkada serentak 2020 ini, KPU, DPR bersama dengan Pemerintah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan beberapa hari lalu, KPU mengusulkan beberapa opsi yaitu, opsi A pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, opsi B pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 (ditunda sekitar 6 bulan), opsi C pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2010 (ditunda sekitar 12 bulan). Hal tersebut diusulkan dengan empat point pertimbangan, yaitu: karena adanya pernyataan dari pemerintah melalui gugus tugas nasional penanggulangan penyebaran virus covid-19 tentang status tanggap darurat secara nasinal hingga tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya karena memperhatikan perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi hingga saat ini atas penyebaran virus Covid-19 yang cenderung meluas dan massif hampir pada seluruh daerah yang akan melaksanakan pemilihan, kemudian karena adanya beberapa kegiatan tahapan pemilihan yang dilakukan melalui kontak fisik dan melibatkan orang dengan jumlah yang banyak (massif) pada tempat dan waktu yang sama, terakhir karena pengadaan dan distribusi logistik pemilihan yang memerlukan waktu yang cukup dan kepastian waktu untuk memulai produksinya.

Tentu saja usulan penundaan dengan beberapa opsi tersebut akan menimbulkan konsekuensi, seperti perlunya melakukan revisi Undang-Undang atau Pemerintah menerbitkan PERPPU tentang pemilihan , Pemerintah Daerah juga harus mengantisipasi anggaran pada tahun 2021, kemudian perlu juga dilakukan perubahan Peraturan KPU, SK KPU, penyesuaian kembali tahapan pemilihan, perubahan permendagri dan turunannya yang mengatur tentang pemilihan.

Meskipun lama penundaan masih perlu dibicarakan oleh DPR dan Pemerintah, namun dari tiga opsi penundaan yang diajukkan Komisi Pemilihan Umum  (KPU), kecenderungan terbesar ialah pilkada dilaksanakan pada 29 September 2021 atau mundur satu tahun dari jadwal seharusnya (Kompas, 1 April 2020). Penundaan pemilihan Kepala Daerah juga akan berimplikasi terhadap kekosongan Kepala Daerah di 270 daerah yang seharusnya melaksanakan pilkada pada tanggal 23 September 2020 nanti. Hal ini tentu saja menjadi PR pemerintah untuk mempersiapkan segala aturan dan ketentuan sebagai antisipasi dari dampak penundaan tersebut.

Terkait pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU mengeluarkan edaran nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan, dimana pemutakhiran data pemilih  berkelanjutan ini dilakukan dengan dua bentuk: bagi daerah yang melaksanakan pilkada, maka kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih serentak tahun 2020, dengan teknis yang dimulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan terakhir yang disandingkan (sinkronisasi) dengan DP4 dari Dinas dukcapil, untuk kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih dengan cara mendatangi rumah warga secara door to door.

Bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada, ada beberapa mekanisme dalam menyusun daftar pemilih, yang secara teknis diatur dalam surat edaran KPU nomor 181, diantaranya adalah bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 adalah sebagai bahan dasar atau acuan data untuk pemutakhiran, lalu koordinasi dengan  Dinas Dukcapil tentu saja harus dilakukan guna untuk mendapatkan data updating hasil pelayanan administrasi kependudukan, seperti penduduk pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan status pekerjaan TNI/POLRI, perubahan alamat dan data kematian. Dalam pasal pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya KPU menyusun daftar pemilih berkelanjutan dengan teknis DPT ditambah pemilih baru dikurang pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang kemudian menjadi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).

Keduanya, baik bagi daerah yang melaksanakan pilkada ataupun daerah yang tidak melaksanakan pilkada untuk memutakhirkan data pemilih sebagai bahan acuannya adalah sama-sama menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir, hal ini sejalan dengan pasal 58 PKPU nomor 11 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa: “KPU  menggunakan hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan”.

Sebagaimana diketahui bahwa di wilayah Provinsi Banten, ada empat kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini, yaitu: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan Kota Serang. Meskipun di tengah pandemic Corona, kami tetap melakukan salah satu kewajiban KPU yaitu untuk terus memelihara dan memutakhirkan data pemilih. Untuk Kabupaten Lebak pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 dengan metode online, demikian juga KPU Kota Tangerang yang pelaksanaannya  berbarengan dengan KPU Kabupaten Tangerang, yaitu di tanggal 31 Maret 2020 dan Kota Serang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020.

KPU Kabupaten Tangerang sendiri dalam pelaksanaaan rapat pleno daftar pemilih berkelanjutan yang dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Tangerang, Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang serta perwakilan partai politik yang ada di lingkungan Kabupaten Tangerang. Rapat pleno dilaksanakan secara online, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran sekaligus juga memutus mata rantai virus corona. Rapat pleno tersebut menghasilkan daftar pemilih berkelanjutan dengan total jumlah 2.118.192 pemilih, dengan rincian laki-laki 1.072.602, perempuan 1.045.590. Untuk diketahui bahwa jumlah DPT pemilu 2019 KPU Kabupaten Tangerang sebanyak 2.118.565 pemilih, dengan rincian laki-laki 1.072.819, perempuan 1.045.746, yang tersebar di 29 Kecamatan dan 274 Desa/Kelurahan, artinya pemilih di Kabupaten Tangerang berkurang sebanyak 373 pemilih, hal tersebut dikarenakan sebanyak 788 pemilih, yang terdiri dari laki-laki 408 pemilih, perempuan 380 pemilih dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat (TMS), kategori tidak memenuhi syarat ini disebabkan karena pemilih tersebut ada yang sudah meninggal dunia sebanyak 285 pemilih, pindah domisili 39 pemilih, ganda 442 pemilih, dibawah umur 1, tidak dikenal 2, TNI 3, POLRI 2, bukan penduduk setempat 14 pemilih, disamping itu juga ada potensi pemilih baru sebanyak 415 pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 191, pemilih perempuan sebanyak 224 yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.

Daftar Pemilih Berkelanjutan ini adalah merupakan amanat UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan dalam pasal 20 huruf l bahwa: “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Daftar pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan selanjutnya. Dan prosesnya dilakukan secara berkala, yaitu dengan mengumumkan di papan pengumuman atau website masing-masing KPU setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

Selain itu masyarakat juga bisa memberikan tanggapan dengan cara melaporkan kepada KPU baik secara offline dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh KPU, maupun online melalui web/aplikasi yang disiapkan KPU. Untuk aplikasi sendiri, KPU Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum menyiapkannya, namun semoga dalam waktu dekat ini akan segera tersedia, hal ini selain untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan respon atau tanggapan kepada KPU, apalagi ditengah pandemi corona yang sedang mewabah di negara kita, juga disebutkan dalam edaran KPU nomor 181 bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat membuat aplikasi mobile pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang terhubung dengan Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih) KPU RI.

Semoga wabah corona ini segera berlalu, semoga bumi segera pulih sehingga kita semua bisa beraktifitas seperti biasa tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan akan Covid-19 lagi. Mari kita sama-sama saling menjaga dan melindungi sesama dengan beraktifitas dari rumah saja, karena hanya dengan dari rumah saja kita membantu Pemerintah sekaligus juga meringankan tugas tenaga medis yang sedang berjibaku, berperang melawan Corona. Dan semoga Allah mengijinkan kita bertemu dengan bulan Ramadhan, dengan situasi yang sudah aman.

 

   

Lomba Kabaret & Stand Up Comedy  

   

Menuju Pemilu 2019  

Time passed:
4
1
5
Hari
   

BERITA KPU  

   

Berita Terbaru  

Thumbnail Rapat Pleno Penetapan DPT Berkelanjutan KPU Kabupaten Tangerang via online bersama partai politik.
Thumbnail     Oleh: Ita Nurhayati (Anggota KPU Kabupaten Tangerang, Divisi Data dan Informasi)   Seperti kita ketahui bahwa saat ini penduduk bumi sedang berduka karena Corona Virus Deseas 2019 atau covid-19 yang...
Thumbnail   Tigaraksa - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menerima kunjungan kerja dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat - Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (29/01/2020).
Thumbnail   Cikupa - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang memfasilitasi Kegiatan Pemilihan Ketua Osis SMK Bina Am Ma'mur (BAM) Senin, (20/01/2020).
HIMATA BTR Kunjungi RPP Aria Wangsakara
Monday, 06 January 2020
Thumbnail Tigaraksa - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang pada Senin (06/01/2020) mendapat kunjungan pada awal tahun dari HIMATA BTR (Himpunan Mahasiswa Tangerang Banten Raya) Komisariat Untirta...
Thumbnail Tigaraksa – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang ikut serta dalam merayakan hari jadi Kabupaten Tangerang ke-76 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang dengan mendirikan stand yang...
   
© KPU KABUPATEN TANGERANG
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech