Welcome to Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang   Click to listen highlighted text! Welcome to Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Powered By GSpeech
Print

Tigaraksa, (www.kpu-tangerangkab.go.id) - Kegiatan Sosialiasi Tata Cara Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai KPU Periode I Tahun 2021 pada Jumat (30/7/2021) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bekerjasama dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir dalam kegiatan tersebut via zoom meeting perwakilan dari KPU Kabupaten Tangerang yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang beserta Staff pelaksana.

Mengawali kegiatan tersebut Wahyu  Y. Wijayanti Biro SDM KPU RI menyampaikan beberapa hal, “Kegiatan hari ini dilatarbelakangi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan agar penilaian kinerja pegawai yang transparan dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil” ujarnya.

Tambahnya, “Ketentuan yang diatur di dalam PP nomor 30 tahun 2019 tujuannya adalah Memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun SKP. SKP akan disusun di dalam dua periode masa transisi yaitu Januari sampai Juni dan Juli sampai dengan Desember” tutup Wahyu  Y. Wijayanti selaku Biro SDM KPU RI.

Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi KPU RI Purwoto Ruslan juga menyampaikan sambutannya pada kegiatan kali ini, “Perlu  saya tekankan kembali bahwa penyusunan SKP dan penilaian kinerja pegawai ini adalah wajib bagi bapak ibu semua” pungkasnya.

Narasumber pada kegiatan kali ini Anjar Dwi Antara, S.IP,. M.A.dari BKN memaparkan beberapa poin, “Penyusunan SKP ada beberapa hal yang harus diperhatikan. ,Misalkan untuk periode Januari sampai dengan bulan Juni perlu di pahami bahwa targetnya tetap 12 bulan. Karena saat bulan Januari kita tidak tahu kalau akan ada SOTK baru. Kita juga tidak tahu akan ada pelantikan pada bulan Januari kita juga tidak tahu kalau bulan Maret akan lahir Permenpan nomor 8 tahun 2021 yang kemudian di tindak lanjuti dengan kebijakan yang mana akan diberlakukan untuk periode 2 yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember” ujar Anjar.

Kemudian Anjar juga menyampaikan, “Setiap PNS wajib menyusun SKP Kenapa wajib baik itu untuk naik pangkat atau tidak. Apapun kepentingannya maka tetap SKP harus disusun bahkan sampai menjelang pensiun pun harus tetap menyusun SKP” tutup Anjar. - (Administrator)

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech