Welcome to Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang   Click to listen highlighted text! Welcome to Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Powered By GSpeech

TVMC Kab. Tangerang  

   

Pelayanan Informasi Publik  

   

Menjelang pemilu 2019, KPU Kabupaten Tangerang melaksanakan sosialisasi kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019, Sejumlah partai politik menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU, Fame hotel, serpong.Sabtu  (25/11).

Sosialisasi ini terkait pelaksanaan pemilu 2019 yang juga di ikuti oleh beberapa peserta partai politik yang baru.

Akhmad Jamaludin membuka kegiatan ini dan menyampaikan bahwa “pemilihan umum tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dan kewajiban dari KPU untuk melayani partai politik dalam penyelenggraan pemilihan umum 2019. KPU menggelar sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019 disela-sela kegiatan pilkada serentak tahun 2018, dan saat ini juga KPU Kabupaten Tangerang sedang melaksanakan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu 2019”, Ucap beliau.

Akhmad Subagja yang menjadi moderator pada kegiatan ini mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan sosialisasi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, tujuannya agar partai politik mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pemilu 2019”. Ucap beliau.

Sigit Pamungkas Anggota KPU RI Periode 2012-2017 yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan ini menyampaiakn bahwa “bahwa dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 itu berdasarkan putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menjadi pondasi pelaksanaan pemilu serentak antara pemilu legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) dengan pemilu presiden yang menurut keputusannya itu bahwa konstitusional dimulai pada pemilu tahun 2019”.ucap beliau

“Walaupun keputusan MK tahun 2013, tetapi baru bisa dimulai pada tahun 2019, itulah yang menjadi rujukan pemilu tahun 2019 ini serentak. Putusan itu juga diuji tentang ketentuan President Threshold yaitu kewenangan pembentuk undang-undang. Karena pemilu 2019 akan dilaksanakan serentak maka UU yang menyangkut pemilu harus disatukan dalam satu naskah, seperti UU Penyelenggara Pemilu No. 15 Tahun 2011, UU Pemilu Legislatif No. 10 Tahun 2012, UU Pemilihan Presiden Tahun 2008 supaya sinkron regulasi satu dengan yang lain”,pukasnya

“Ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari pemilu serentak yaitu tidak sedang menyangkut konstitusionalitas pemilu itu sendiri, ada semacam orde yang paling ideal untuk menyambungkan sistem pemerintahan dengan kepartaian”.ucap sigit

Selain itu, beliau menjelaskan lini masa tahun 2019 yang dimulai dari pendaftaran partai politik sampai dengan penetapan presiden terpilih dan pelantikan. Ada banyak yang berubah terutama dalam penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP karena di UU terdahulu No. 15 Tahun 2011 penyelenggara pemilu hanya KPU dan Bawaslu.

Terkait dengan sistem pemilu DPR, beliau menjelaskan “partai harus memenuhi Parlienmentary Threshold sebanyak 4%, lalu Sistem Saint-LeagueMurni yaitu metode alokasi kursi terdapat dua metode yaitu metode murni dan modifikasi. Untuk metode murni pada saat menentukan kursi memakai bilangan pembagi angka ganjil sedangkan metode modifikasi dimulai dari angka 1,4 dan seterusnya dilanjutkan dengan angka ganjil, dan terakhir penentuan calon terpilih itu menggunakan sistem suara terbanyak”.jelasnya.

Titi Angraeni Direktur Eksekutif Perludem yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut membahas bahwa ”4 alasan mengapa kuota perempuan penting menurut (Anne Phillips 2009): menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan; menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan; mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tak terlihat; menekankan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik, sekaligus menunjukkan kehadirannya dalam meningkatkan kualitas perpolitikan”. Jabaran dalam materi beliau.

“Dalam UU pemilu dimensi perwakilan perempuan tidak boleh dilupakan, karena terancam calonnya tidak dapat mengikuti pemilu jika di daftar calonnya tidak ada calon perempuan. Dijelaskan pula dalam UU pemilu pencalonan perempuan tidak ada kemunduran ataupun tidak ada kemajuan khusus untuk pencalonan perempuan di pemilu dalam konteks regulasi atau pengapuran pencalonan. Pencalonan perempuan masih sama dengan pemilu sebelumnya, di dalam daftar calon harus memuat sekurang-kurangnya 30% bakal calon legislative perempuan di setiap dapil yang terdapat dalam UU pasal 245 No. 7 Tahun 2017”, ucap titi
“Dalam UUD 246 ayat 2, di setiap dapil daftar calon harus memuat setiap 3 bakal calon harus ada sekurang-kurangnya paling sedikit 1 perempuan, itu masih sama dengan pemilu sebelumnya”, tambahnya

“Tren keterpilihan perempuan di lembaga legislatif saat ini cenderung stagnan jika dibandingkan Pemilu 2009. Satu-satunya yang mengalami kenaikan yaitu jumlah perempuan di tingkatan DPRD Kab/Kota yang pada pemilu 2009 keterpilihannya hanya 12%, meningkat menjadi 14% pada hasil Pemilu 2014”ucap Titi Anggraeni.

Agus Supadmo Anggota KPU Provinsi Banten yang juga sebagai narasumber menambahkan materinya terkait dengan penghitungan kursi pada pemilu 2019 dengan membandingkan di pemilu pada tahun 2014 lalu.

“mekanisme kerja KPU adalah menerima rekapitulasi rancangan dapil & alokasi kursi dari KPU Provinsi/KIP, melakukan penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota”. Ucap agus

Penataan dapil tersebut memperhatikan usulan penataan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, selanjutnya melakukan konsultasi hasil penataan dapil & alokasi kursi kepada DPR, menetapkan dapil dan alokasi kursi setiap dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU. Kemudian mekanisme kerja KPU provinsi yaitu melakukan supervisi & monitoring terhadap penyusunan rancangan dapil & alokasi kursi DPRD Kab/Kota, menerima dan melakukan pencermatan terhadap rancangan dapil & alokasi kursi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. melakukan rekapitulasi atas pencermatan diatas terhadap rancangan dapil dan alokasi kursi , dan menyampaikan rekapitulasi tersebut kepada KPU.

“Mekanisme kerja KPU kabupaten/kota adalah menyusun usulan penataan dapil & alokasi kursi dengan memperhatikan 7 prinsip. Dari hasil penyusunan diatas lalu dilakukan  uji public. Selanjutnya menyusun rancangan dapil & alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji public. Menyampaikan usulan penataan dapil & alokasi kursi kepada KPU Provinsi dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Usulan tersebut dilampiri dengan penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan BA Pleno pembahasan usulan penataan dapil & alokasi kursi”, jelas beliau.

Ada hal-hal yang baru dalam Penyelenggara pemilu kali ini diantaranya penyelenggaraan  “Penataan” jumlah anggota KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan metode ukur : jumlah penduduk, luasan wilayah, dan jumlah wilayah administratif (Lampiran I dan II UU Pemilu). Selain itu Penguatan kewenangan Bawaslu Permanenisasi Bawaslu Kab/Kota. Pelatihan saksi oleh Bawaslu, Perubahan jumlah PPK yang semula 5 menjadi 3 orang untuk setiap kecamatannya. Rekonstruksi DKPP dan Sentra Gakkumdu. Usia KPPS, PPS, PPK minimal 17 tahun yang mana setelah lulus sekolah tingkat menengah atas dapat mendaftarkan diri tuk menjadi penyelenggara. AMMU

   

Pengumuman Jingle  

   

Formulir Pendaftaran Calon PPK & PPS  

   

BERITA KPU  

   

Berita Terbaru  

Thumbnail KPU Kab. Tangerang - Disela-sela kesibukan tahapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018, Panitia Pemiihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kresek dan Sukamulya mengadakan acara...
Thumbnail KPU Kabupaten Tangerang - Demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Kerja (Raker) kepada 822 PPS Se-Kabupaten...
Thumbnail Di hari akhir pendaftaran calon persorangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 ada 2 Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Tangerang, Rabu (29/11).
Thumbnail KPU Kabupaten Tangerang terus melakukan sosialisasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Kali ini, sosialisasi digelar di Restauran Waroeng Sunda Talaga Bestari, 75 orang...
Thumbnail Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Tangerang melakukan sosialisasi dengan Dacota (Datsun Community of Tangerang) yang bertempat di Jl. Raya Serang KM. 18 Bojong _ Cikupa Kab. Tangerang , Minggu...
Thumbnail KPU Kabupaten Tangerang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia (STIE PPI) di Jl. Citra raya Utama Barat No.29 Griya Harsa II Citra...
   

- Menuju Pilbup Tangerang -  

   
© KPU KABUPATEN TANGERANG
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech