Welcome to Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang   Click to listen highlighted text! Welcome to Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Powered By GSpeech

TVMC Kab. Tangerang  

   

Pembentukan PPK dan PPS  

   

Pelayanan Informasi Publik  

   

Tigaraksa, KPU-Tangerangkab.go.id – KPU Kabupaten Tangerang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Selasa (11/09) pagi di Hotel Lemo, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Maju Ambarita, S.H., mengatakan bahwa banyak hal yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat tentang Kejaksaan. Bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di samping memiliki tugas pokok penuntutan, baik tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana umum, juga memiliki tugas intelejen tindak pidana umum, dan dalam Undang-Undang Kejaksaan juga diatur bahwa selain tugas penuntutan, juga terdapat tugas perdata dan tata usaha negara.

Artinya, sebenarnya kami ini adalah pengacara negara, yakni Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan yang terkait dengan penggunaan uang negara. Jadi, kalau swasta punya pengacara, negara sebenarnya juga punya pengacara, itulah kejaksaan. Tapi dengan syarat  tentu adalah diminta dahulu untuk bisa didampingi. Tapi kejaksaan juga bisa langsung bertindak tanpa diminta, misalnya pembubaran PT, jika PT mau dibubarkan, Kejaksaan sendiri bisa langsung mengajukan ke Pengadilan”. Ujarnya ketika memberikan sambutan dalam kegiatan ini.

Menurutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah banyak mendampingi beberapa proyek strategis, baik di Tangerang Selatan maupun di Kabupaten Tangerang, Beliau mengatakan bahwa pihaknya telah membuat banyak MoU, termasuk MoU dengan Bulog dan BPJS. Beliau mengklaim, saat ini, total keuangan aset negara yang berhasil dipulihkan dari Januari sampai dengan Agustus 2017, sampai dengan 2,2 Miliar. Kemudian Aset Negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melalui sidang-sidang perdata sebanyak 22 Miliar.

Untuk itu, makanya bagi pihak-pihak yang ingin dibantu oleh kejaksaan, Kami siap. Makanya hari ini KPU telah menyampaikan kepada kami bahwa KPU ingin bekerja sama dengan Kejaksaan dalam melakukan kegiatannya tetapi dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Ini menurut kami sangat baik sekali, karena untuk diketahui, KPU ini mempunyai tugas yang sangat berat menurut kami, baik dalam segi pekerjaannya, maupun segi penggunaan anggaran”. Paparnya.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Akhmad Jamaludin mengatakan bahwa tujuan dari MoU ini adalah dalam rangka Kejaksaan Negeri membantu KPU Kabupaten Tangerang ketika ada permasalahan hukum, khususnya hukum perdata dan tata usaha negara. Selain itu, KPU Kabupaten Tangerang juga akan meminta pertimbangan hukum dan bantuan hukum lainnya kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

Beliau berharap bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tangerang kepada masyarakat, memiliki akuntabilitas dan kepastian hukum untuk masyarakat. “Karena Kami akan membuat banyak hal, termasuk petunjuk teknis, dan keputusan-keputusan menyangkut Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang”. Ujarnya.

Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Tangerang akan meminta legal opinion atau pertimbangan hukum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang agar KPU Kabupaten Tangerang tidak salah dalam mengabil keputusan. Selain itu, beliau juga meminta pendampingan dalam TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) untuk pengawasan pencegahan dalam penggunaan hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.

Kami mendapatkan hibah 110 Miliar dari Pemda Kabupaten Tangerang untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. 110 Miliar itu sesungguhnya 80% turun ke bawah, di tingkat kecamatan, desa, dan TPS (Tempat Pemungutan Suara), serta PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Karena kami ini 29 kecamatan, 274 desa/ kelurahan, 4.500 TPS, dan kami juga akan mengangkat 4.500 PPDP. Jadi per TPS nya itu yang harus kita berikan honor untuk KPPS itu 7 orang, linmas 2 orang dikali 4.500. sesungguhnya anggaran 110 Miliar itu 80% nya turun ke bawah, itu yang harus kami sampaikan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan hibah yang kita gunakan untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Bapak Kejari betul, kami ingin melakukan pencegahan-pencegahan, dan silakan masyarakat pun punya hak untuk mengawasi kami, kalau misalkan kami ada kesalahan, ada kelalaian, silakan sampaikan kepada kami, baik terhadap kegiatannya, maupun terhadap penggunaan anggarannya” Tukasnya. (KAPUR)

   

Pengumuman Jingle  

   

BERITA KPU  

   

Berita Terbaru  

Thumbnail   Revisi anggaran baik berbentuk pergeseran, penambahan maupun pengurangan, dalam pelaksanaan APBN atau APBD adalah sesuatu yang diperbolehkan. Payung hukumnya sangat jelas baik ditingkat...
Thumbnail Tigaraksa, KPU-Tangerangkab.go.id –KPU Kabupaten Tangerang menggelar sosialisasi mekanisme pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua...
Thumbnail Tigaraksa, KPU-Tangerangkab.go.id –KPU Kabupaten Tangerang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Selasa (11/09) pagi di Hotel Lemo, Kelapa Dua...
Thumbnail Tigaraksa, KPU-Tangerangkab.go.id – KPU Kabupaten Tangerang telah menggelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan yang...
   
© KPU KABUPATEN TANGERANG
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech